Catatan Akhir 2020: Menunggu Langkah Tegas Pemerintah Terhadap Operator BWA Tersisa

Catatan Akhir 2020: Menunggu Langkah Tegas Pemerintah Terhadap Operator BWA Tersisa

Jakarta, Selular.ID – Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah melelang Pita frekuensi radio 2,3 GHz lebar 30 Ghz. Frekuensi yang disebut-sebut akan digunakan untuk menggelar jaringan 5G itu sebelumnya ditempati oleh tiga operator Akses Nirkabel Pita Lebar (BWA) atau WiMAX. Masing-masing First Media (Sitra), Internux (Bolt) dan Jasnita Telekomindo.

Namun, pemerintah telah mencabut izin frekuensi untuk ketiga operator BWA tersebut pada Desember 2018, akibat kelalaian dalam melunasi BHP yang sudah menjadi kewajiban operator jaringan. Meski sempat menimbulkan polemik, Kominfo memutuskan untuk tidak memperpanjang izin dan mengalihkannya ke operator seluler (GSM).

Dari hasil lelang tersebut, tiga operator yakni Telkomsel, Smartfren, dan Tri Indonesia diminta menang. Smartfren mendapat bagian dari blok A yang tersebar di delapan wilayah. Tri mendapat bagian dari blok C yang tersebar di sembilan wilayah. Sedangkan satu blok lainnya (Blok B) dimiliki oleh Telkomsel. Masing-masing operator mendapat alokasi 10 Mhz.

Lantas, berapa harga yang harus dibayar oleh operator seluler untuk mendapatkan frekuensi 5G ini? Kominfo mengungkapkan harga lelang frekuensi 2,3 Ghz itu senilai Rp 144,8 miliar. Ketiga penyedia jasa yang ditetapkan sebagai pemenang menawarkan harga yang sama untuk mendapatkan frekuensi tersebut.

Harga tersebut lebih murah dibandingkan harga lelang frekuensi 2,3 Ghz pada 2017. Saat itu, Kominfo mematok harga dasar Rp 336,720 miliar. Telkomsel mengajukan harga penawaran tertinggi Rp. 1,007 triliun. Dengan harga tersebut, anak usaha PT Telkom tersebut akan mendapatkan tambahan spektrum 30 MHz sekaligus di pita 2,3 Ghz.

Kondisinya berbeda dengan lelang tahun ini. Pasalnya, alokasi frekuensi yang dilelang sebesar 30 Mhz namun terbagi dalam tiga blok. Dimana masing-masing operator hanya memberikan “jatah” 10 Mhz. Jadi wajar saja jika harga yang ditetapkan pemerintah lebih rendah dari lelang sebelumnya.

Dengan lelang frekuensi 2,3 Ghz bekas Sitra, Bolt dan Jasnita, menunjukkan bahwa operator BWA kesulitan bersaing dengan operator GSM. Padahal, saat pemerintah membuka lelang peluang bisnis BWA 2,3 GHz di 15 zona pada 17 November 2009, sedikitnya ada 8 perusahaan yang memenangkan tender. Namun persaingan yang ketat membuat mereka terpuruk. Saat ini ttinggal satu operator lagi, yaitu Berca Hardaya Perkasa (HiNet).

Meski masih mampu bertahan, prestasi Berca terbilang rendah. Selama 10 tahun beroperasi pengembangan jaringan terbilang minim. Padahal menurut catatan Mohammad Ridwan Effendi, Sekretaris Jenderal Pusat Pengaturan dan Kebijakan Telekomunikasi ITB, Berca mengontrol pita seluas 30 Mhz pada frekuensi 2,3 Ghz.

Dari 15 zona operator WiMax, perusahaan milik Murdaya Widyawimarta Poo (Poo Tjie Guan) menguasai 8 zona yang terdiri dari 21 provinsi dan 298 kabupaten kota. Namun kenyataannya, yang dibangun Berca hanya di 8 kota selama 10 tahun.

Tak bisa dipungkiri, teknologi netral yang diterapkan pemerintah pada 2014 memungkinkan operator GSM menggelar layanan 4G di seluruh Indonesia. Ini merupakan pukulan telak bagi operator BWA yang terikat zona.

Secara komersial, layanan mereka juga kalah bersaing dengan operator yang memiliki izin nasional. Ditambah dengan kelangkaan perangkat dan minimnya distribusi. Hal tersebut tentunya berdampak langsung pada pendapatan perusahaan yang tidak sebanding dengan investasi yang telah dikeluarkan.

Melihat banyaknya perusahaan BWA 2.3 yang bangkrut, Ridwan Effendi menilai operator BWA seperti Berca tidak layak diberikan perpanjangan izin penyelenggaraan telekomunikasi oleh Kominfo.

“Ini terlihat dari banyaknya operator BWA 2,3 GHz yang mati, kalah bersaing dengan provider seluler seperti Smartfren yang memiliki frekuensi sama di 2,3 GHz. Yang saat ini masih hidup capaian pembangunannya sangat minim,” Ridwan menjelaskan.

Merujuk pada penjelasan Pasal 23 ayat (1) PP No.53 / 2000, Berca seharusnya tidak layak dipertahankan frekuensinya karena target pembangunannya belum terpenuhi, sehingga tidak memberikan banyak manfaat bagi masyarakat.

Ridwan juga yakin, saat ini adalah saat yang tepat bagi pemerintah untuk bertindak tegas dalam mengelola frekuensi yang merupakan sumber daya terbatas untuk mendukung operasional broadband. Dia meminta pemerintah tidak memberikan izin bagi operator yang tidak bisa mendukung target pemerataan dan penyediaan jaringan broadband bagi masyarakat luas.

“Perusahaan yang tidak berkomitmen untuk pengembangan jaringan seharusnya tidak memenuhi syarat untuk memperpanjang lisensinya. Mereka tidak ingat perusahaan telekomunikasi harus punya capex tinggi dan intensif tinggi. Dari komitmen pembangunan yang dilakukan dan realitanya cukup membuktikan bahwa Berca tidak memiliki komitmen yang kuat untuk mendukung program pemerintah dalam memberikan layanan telekomunikasi kepada masyarakat, ”kata Ridwan.

Entah kenapa, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate tidak mengambil sikap tegas terhadap Berca. Kalaupun frekuensi Berca dikembalikan ke negara, Kominfo dapat meningkatkan lagi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari hasil lelang untuk penyelenggaraan telekomunikasi seluler.

Hasil lelang pada akhirnya juga akan berguna untuk menunjang keuangan negara, mengingat saat ini Kementerian Keuangan sedang membutuhkan penerimaan. Baik itu dari pajak maupun PNBP untuk mendukung program pemerintah dalam membangun jaringan broadband di seluruh pelosok tanah air.

Di sisi lain, dengan pemanfaatan yang terbatas, frekuensi yang dikendalikan Berca cenderung tidak aktif. Ini menjadi tidak adil. Pasalnya, akibat lonjakan trafik data, banyak operator lain yang tertinggal dalam menjaga QoS (kualitas pelayanan), karena frekuensi yang dimilikinya terbatas. Kalau sudah begini, pemerintah seharusnya tidak bisa lagi tinggal diam. Sebab jelas Berca tak mengindahkan ketentuan lisens modern.

Postingan Catatan Akhir 2020: Menunggu Langkah Tegas Pemerintah Menuju Operator BWA yang Tersisa muncul pertama kali di Selular.ID.

Baca:  Tutorial Belajar C++ Part 21: Jenis-jenis Operator dalam Bahasa C++